:
:
Regulasi
Catat! Ini Fatwa MUI tentang Saham

gomuslim.co.idSaham merupakan salah satu instrumen investasi. Dalam pengertian sederhana, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya jika seseorang membeli saham, berarti membeli kepemilikan perusahaan.

Namun begitu, banyak yang masih bertanya-tanya tentang bagaimana hukum saham dalam pandangan syariat Islam. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa berinvestasi saham sama dengan judi, gharar dan sejenisnya. Padahal Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tekait saham ini.  

Berikut fatwa DSN MUI tentang saham:

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 135/DSN-MUI/V/2020

Tentang

SAHAM

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang :

a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan) tentang Saham Perusahaan dari aspek syariah;

b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/D SN-MUI/fiII 201 1 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria penerbitan, dan pengalihan saham;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Saham untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. Shad (38): 24:

Dia (Dawud) berkata “Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..."

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”

c. Q.S. Ali Imran (3): 159:

"...Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

d. Q.S. al-Nisa' (4):29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...."

e. Q.S. al-Baqarah (2):283:

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...".

f. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

"Orang-orang yang makan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat): 'Sesungguhnya jual beli sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi (bertransaksi riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

g. Q.S. al-Baqarah (2):278:

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."

h. Q.S.al-Maidah (5): 90-91:

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya khamr (minuman keras), judi, (berkurban untuk) berhala, dan panah-panah (yang digunakan untuk mengundi nasib) adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat; maka apakah kamu akan berhenti? "

i. Q.S. al-Qashash (28):26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'. "

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al- Baihaqi:

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya."

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahaya-kan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). "

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidn dari Hakim bin Hizam:

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah s.a.w. menjawab: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata:

"Abbas bin Abdul Muththalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta (modal) tersebut tidak dibawa mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak (digunakan untuk) membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah s.a.w., beliau membolehkannya."

e. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

Diriwayatkan dari lbnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. meIarang (untuk) meIakukan najsy (penawaran paIsu)."

f. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

Diriwayatkan dari lbnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jangan kamu sekalian menyongsong para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai'hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada lbnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai'hadhir li-bad.?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.,

g. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dar. Anas bin Malik:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali "Man yazid 'ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?)" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah." Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya.

h. Hadis Nabi yang riwayat al-Khamsah (Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam al-Nasa'i, Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah):

Diriwayatkan dari dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu. "

i. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dari Hakim bin Hizam:

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu menerimanya."

J. Hadis Nabi riwayat Muslim:

"Diriwayatkan dari dari Ma'mar bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah."

k. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi daxi oAmr bin 'Auf:

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati) kecuali syarat (yang disepakati) itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Tidak boleh bagi seseorang melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izin."

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin."

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

"Tindakan atau kebijakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat."

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan. "

"Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya."

"Hukum yang dominan dihukumi seperti keseluruhannya."

"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat. "

"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan di antara para pedagang, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka."

"Keuntungan (dibagi) sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing."

"Keuntungan sebanding dengan risiko. "

"Keuntungan diir ingi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian. "

"Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti."

1. Pendapat ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h.173:

"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain."

b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, Juz5, h.147:

"Bahwa kerugian itu sebatas porsi modal'. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang terjadi di dalam syirkah itu ditanggung oleh setiap mitra dari keduanya sesuat dengan porsi modal (yang disertakannya). Jika modal keduanya adalah sama porsinya, maka kerugian dibagi di antara keduanya masing-masing  setengah; dan jika (modalnya) sepertiga mafui kerugian pun dibagi masing-masing sepertiga. Kami tidak mengetahui dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan ulama selain keduanya."

c. Pendapat Ibnu Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H12000 M, juz, IV, h. 501:

"Sesuatu dinyatakan sebagai harta (maliyyah) apabila masyarakat luas menganggapnya sebagai harta atau dianggap berharga (taqawwum/ oleh sebagian masyarakat. Sesuatu dinyatakan berharga /taqawwum, sehingga disebut dengan mal mutaqawwim) apabila dianggap (oleh masyarakat) sebagai harta dan boleh dimanfaatkan menurut syara'."

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 3, h. 1 841 :

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra (kongsi) dalam perseroan (perusahaan) sesuai dengan saham yang dimilikinya."

e. Pendapat Madzhab Hanbali dalam Ibnu Qudamah, al-Syarh al- Kabir, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h. 69 dan Manshur Idris al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna ', Bairut: Dar al-Fikr, 1402, juz 3, h. 512, yang membolehkan adanya syarat yang mengkaitkan (ta'liq) dengan kejadian di masa mendatang dalam akad mudharabah:

"(... Adapun ketika seseorang mengatakan kepada pihak lain: 'Apabila orang yang berhaji telah kembali maka investasikanlah harta ini dengan skema mudharabah', maka pernyatuan itu adalah sah), karena pernyataan tersebut merupakan bentuk izin (dari pihak pertama kepada pihak lain) untuk mentransaksikan (mentasharufkan) hartanya. Berpijak dari sini maka boleh mengkaitkan (ta'hq) akad mudharabah dengan suatu syarat yang akan datang sebagaimana (diperbolehkan ta'liql dalam akad waknlah."

"(dan pernyataannya itu sah), yakni pernyataan pemilik barang titipan dan sejenisnya: ('Apabila orang yang berhaji telah kembali, maka investasikanlah (kelolalah) barang titipanku atau sejenisnya dengan skema mudharabah'), sebab, ta'liq dalam akad mudharabah adalah sah sebagaimona telah dijelaskan di awal."

f. Pendapat Muhammad al-Khathib asy-Syarbini di dalam kitab Mughni al-Muhtaj, sebagai berikut:

"(Dan disyaratkan dalam syirkah) yakni syirlmh 'inan adanya shighat, yaitu (pernyataan yang menujukkan iztn)'dari setiap pihah satu pihak kepada pihak lainnya (untuk mengelola harta syirkah) *yakni izin-- untuk mengelola harta syirkah kepada masing-masing kedua belah pihak atau salah satunya; karena salah satu pihak dalam syirkah tidak boleh mengelola (melakukan transaksi) atas harta syirkah kecuali setelah mendapatkan izin dari mitranya. Izin tidak bisa diketahui kecuali dengan pernyataan jelas (shighat) yang menunjukkan izin dimaksud."

"(Apabila kedua belah pihak hanya mengatakan:) maksudnya setiap pihak dari keduanya ('Kami telah bersyirkah', maka hal itu belum memadai) untuk dianggap sebagai izin yang telah dijelaskan sebelumnya (hal ini menurut pendapat yang lebih sahih/al-ashshah) dan setiap pihak dari kedua belah pihak tidak boleh megelola harta syirkah kecuali pada harta yang menjadi porsinya, sebab pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) boleh jadi hanya merupakan informasi tentang terjadinya syirkah dalam harta. Terjadinya syirkah dalam harta tidak mesti menimbulkan hukum boleh mengelola harta syirkah, dengan alasan bahwa harta yang diterima (oleh dua orang ahli waris atau lebih) sebagai warisan menjadi harta syirkah (harta bersama, syirkah al-milk-namun tidak serta merta setiap pihak boleh mengelola harta bersama tersebut melainkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari ahli waris yang lain).

Pendapat kedua, menyatakan bahwa pernyataan 'Kami telah bersyirkah' sudah dianggap memadai sebagai izin kepada pihak yang terlibat di dalam syirkah untuk mengelola harta syirkah, sebagaimana dtpahamt menurut kebiasaan (urf). Betul (demikian) menurut pendapat pertama, namun jika kedua belah pihak dengan pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) berniat memberikan izin untuk mengelola hartanya maka hal itu sudah memadai dianggap sebagai bentuk izin sebagaimana ditegaskan oleh Imam as-Subki."

g. Pendapat Dhiya al-Din Abu 'Amr al-Marani, dalam Kitab Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, tahqih: 'Adil Ahmad Abdul Maujud dkk, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,20027, juz, XV, h. 156-157, sebagai berikut:

"Dari aspek lain, kami mendapati beberapa ketentuan hukum yang didasarkan pada prinsip independensi (keterpisahan), seperti kebolehan pemilik modal memheli harta syirkah mudharabah, di mana kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pemilik modal dipandang sebagai pihak lain dilihat dari sisi hak untuk mentransaksikan (haqq al-tasharuf) atas harta syirkah tersebut sebagaimana pendapat madzhab Hanafi; hanya saja prinsip ini -menurut saya—masih memerlukan prinsip lain yang dijadikan ruiukan/landasan. Sebab, akad syirkah mudharabah yang mengharuskan independensi mudharib dalam mentransaksikan harta syirkah tersebut tidaklah mengubah kenyataan sesungguhnya bahwa pemilik modal adalah pemilik harta mudharabah. Namun demikian, pemilik modal, dilihat dari sisi haqq al-tasharruf atas harta syirkah mudharabah, dipandang sebagai pihak lain; ketentuan ini merupakan salah satu hal yang menguatkan penjelasan terhadap konsep al-dzimmah al-maliyyah al-mustaqillah (tanggung jawab keuangan yang terpisah) ini."

h. Pendapat 'Ala' al-din al-Kasani, dalam Kitab Badai' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i', al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Hadits, 2005, juz, VIII, h. 62 sebagai berikut:

"Dan menurut kami (madzhab Hanafi), bahwa status hubungan pemilik modal terhadap harta mudharabah adalah milk raqabah (kepemilikan atas zat atau fisik harta), bukan milk tasharruf (kepemilikan untuk mengelola). Sehingga status kepemilikannya dalam haqq al-tasharruf (hak untuk mengelola/mentransaksikan) adalah sama dengan status kepemilikan pihak lain. Sedangkan pengelola harta mudharabah memiliki haqq al-tasharruf bukan milk al-raqabah (hak milik atas zat harta itu sendiri); karenanya, hubungan kepemilikan pengelola atas zat harta itu seperti hubungan kepemilikan pihak lain; sehingga -dengan demikian-- pemilik modal tidak memiliki hak melarang pengelola untuk mengelola/melakukan transaksi atas harta atau modal syirkah.

Atas dasar itu, status harta syirkah Mudharabah bagi masing-masing pikak adalah seperti harta milik pihak lain; oleh karenanya, boleh dilakukan jual beli di antara kedua belah pihak tersebut."

i. Pendapat Ahmad bin Abdullah al-Qari, Majallah al-Ahkam asy-Syar'iyyah. Jeddah: Tihamah, Cetakan ke-1, 1401 H/l981 M, h. 287 sebagai berikut:

"Bagi Nazhir boleh berutang atas nama wakaf tanpa seizin hakim dengan alasan kemaslahatan; sebagaimana ia boleh membeli sesuatu untuk kepentingan wakaf dengan cara tempo atau dengan uang yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi yang berutang (Nazhir) melunasi (utang tersebut) dari hartanya sendiri, tetapi pelunasannya diambil dari hasil wakaf."

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.

4. Subtansi fatwa DSN-MUI:

a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUVIV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MIJI|X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUVIIV2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;

d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUVIII/2008 tentang Waran Syariah;

e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUL|III|2A11 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

5. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu tanggal 27 Ramadhan 1441H/20 Mei 2020 M.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan              : FATWA TENTANG SAHAM

Pertama                      : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu Perusahaan yang batas bagian kepemilikannya (hishshah sya'i'ah) tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama.

2. Saham Syariah adalah Saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.

3. Saham Biasa (al-Ashum al-'Adiyah/Common Share) adalah Saham yang mempunyai hak suara unfirk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

4. Saham Preferen (al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share) adalah Saham yang mempunyai hak istimewa melebihi Saham Biasa dalam hal mendapatkan hak menerima dividen lebih dahulu dan/atau dividen secara tetap (fixed dividend) dan/atau hak atas klaim pembagian sisa aset Perusahaan lebih dahulu pada saat dilikuidasi.

5. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

6. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.

7. Penawaran Umum Saham adalah kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

8. Modal Dasar (authorized capital) adalah seluruh nilai nominal Saham Perseroan Terbatas yang disebut dalam Anggaran Dasar.

9. Modal Ditempatkan (issued/subscribed capital) adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang Saham untuk dilunasinya, dan Saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

10. Modal Disetor (paid-up capital) adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran Saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari Modal Dasar Perusahaan.

11. Modal Portepel atau Saham Portepel (unissued shares) adalah Saham/modal yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan.

12. Pasar Perdana Saham adalah kegiatan penawaran atau penjualan Saham untuk pertama kali oleh penerbit Saham baik yang dilakukan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.

13. Pasar Sekunder Saham adalah kegiatan untuk mengalihkan Saham dan hak atas Saham yang telah diterbitkan di Pasar Perdana Saham.

14. Akad Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi harta/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional terhadap modal usaha. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk Syirkah Amwal dan dikenal dengan nama Syirkah Inan.

15. Akad Syirkah Musahamah (Syirkah al-Musahamah Dzat al-Mas'uliyyah al-Mahdndah) adalah Akad Syirkah yang kepemilikan porsi (hishshah) modal para mitra atau pemodal berdasarkan Modal Disetor yang dibuktikan dengan Saham.

16. Syirkah Musahamah adalah Perusahaan yang pendiriannya menggunakan Akad Syirkah Musahamah.

17. Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa dan Muwakkil kepada Wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

18. Akad Wakalah bi ul-istitsmar adalah Akad Wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal Muwakkil baik dengan imbalan (Wakalah bi al-Ujrah) maupun tanpa imbalan (Wakalah bi ghairi al-Ujrah).

19. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechts persoon).

20. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechts persoon).

21. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

22. Akad ljarah adalah akad sewa antaru mu'jir dengan mustaJir atau antma musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa.

23. Akad Bai' adalah akad pertukaran harta yang bertujuan mengalihkan kepemilikan harta tersebut.

24. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.

25. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

26. Maysir (Perjudian) adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang.

27 . Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

28. Riqruah (Suap) adalah pemberian yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang haq (benar menurut syariah).

29. Al-Ta'qddi adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/ seharusnya tidak dilakukan.

30. Al-Taqshir adalahtidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

31. Mukhalafot al-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

32. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ peseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Kedua             : Ketentuan Hukum

Penerbitan dan pengalihan Saham Syirkah Musahamah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini

Ketiga             : Ketentuan dan Kriteria Syirkah Musahamah

l. Persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas menggunakan Akad Syirkah Musahamah yang merupakan salah satu pengembangan dari Syirkah 'Inan yang memiliki tanggung jawab secara terbatas dan larangan pembatalan (faskh) dari salah satu mitra (syarik) sampai dengan pembubaran Syirkah.

2. Ra's al-mal (modal usaha) yang disertakan para mitra (syarik/pemegang Saham) menjadi milik Perusahaan; dan Perusahaan menjadi milik para mitra yang ber-syirkah.

3. Hak a'mal masing-masing mitra ditentukan dan dilimpahkan kepada direksi Perusahaan melalui mekanisme musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (hishshah) atas Perusahaan (jumlah Saham yang dimiliki)

4. Akad antara Perusahaan dengan pengurus Perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Akad ljarah, Akad Wakalah bi al-Istitsmar atau Akad Mudharabah.

5. Pengurus Perusahaan harus amanah dan memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perusahaan.

6. Akad antara Perusahaan dengan pegawai/karyawan adalah Akad Ijarah.

7. Bagi hasil untuk pemegang Saham dalam Syirkah Musahamah harus berasal dari laba usaha Perusahaan.

8. Perusahaan wajib membagikan laba usaha (jika ada) kepada pemegang Saham berupa bagi hasi/dividen berdasarkan:

a. jumlah porsi modal (hishshah) atau Saham yang dimiliki; atau

b. nisbah yang disepakati di awal, kecuali ada keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (mekanisme musyawarah untuk mufakat).

9. Kekayaan Perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang Saham.

10. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan utang Perusahaan yang melebihi jumlah Saham yang dimilikinya, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh tindakan pemegang Saham.

11. Perusahaan harus menyatakan bahwa Pemegang Saham memiliki tanggung jawab yang terbatas (dzimmah mustaqillah) baik melalui penyataannya sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan hal tersebut.

12. Pemegang Saham tidak bisa mengakhiri (faskh) keikutsertaan dalam Perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian besar pemegang Saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat         : Ketentuan tentang Saham Syariah dan Penerbitannya

1. Setiap unit Saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (mutasawiyah al-qimah).

2. Modal Dasar dalam bentuk Modal Ditempatkan dapat disetor secara bertahap.

3. Saham Portepel (Modal Portepel) dan Modal Ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari stuktur Modal Dasar Perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai Saham Syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada Saham Syariah.

4. Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru untuk menambah modal Perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar Saham.

5. Dalam hal Perusahaan menerbitkan Saham Syariah baru sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, pemegang Saham lama memiliki hak untuk membeli Saham Syariah baru tersebut terlebih dahulu (haq al-awlawiya/Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD).

6. Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa (al-Ashum al-'Adiyah/Common Share) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen (al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share).

7. Penerbitan Saham Syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar (membahayakan/merugikan) Risywah, hararq zhulm (penganiayaan) dan maksiat.

8. Dalam proses penerbitan Saham Syariah diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.

9. Penjaminan emisi (dhaman al-ishdarlunderwriting) dalam penerbitan Saham Syariah diperbolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

Kelima             : Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham

1. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan Akad Syirkah Musahamah jlka Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Portepel.

2. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan akad jual beli (Akad Bai') jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Syariah yang dimiliki pemegang Saham sebelumnya.

3. Mekanisme pengalihan kepemilikan Saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas Saham Syariah, yaitu Waran dan HMETD dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli (Akad Ba’i ), hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/ atau cara- cara Iain yang tidak bertentangan dengan syariah.

4. Dividen yang diterima atas Saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat. hadiah dan/atat cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

5. Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.

6. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah umum al-balwa dan kaidah al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah, maka boleh melakukan transaksi iual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dan 45% (empat puluh lima persen);

c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan

d. Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

6. Mekanisme transaksi Saham pada pasar regular Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (dhawabit) dan batasan (hudud) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 8O/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Keenam          : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. melalui musyawarah mufakat,

b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Ketujuh           : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di                                                              : Jakarta

Pada tanggal                                                               : 27 Ramadhan 1441 H/20 Mei 2020 M

 

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,                                                                                                                                                                     Sekretaris

 

 

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN                                                                                                                                   DR. H. ANWAR ABBAS, MM., M.AG


Baca dokumen lengkapnya: di sini

Responsive image
Other Article