:
:
News
Komisi VIII DPR Dukung Pembentukan Perwakilan BPJPH di Daerah

gomuslim.co.id – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung upaya pembentukan perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja yang Komisi VIII DPR RI, BPJPH, dan BASNAS.

"Mendukung pembentukan lembaga perwakilan BPJPH di daerah untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal di daerah demi terciptanya ekosistem rantai nilai halal dari hulu hingga hilir," kata Ace Hasan Sadzily di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (14/6/2021).

Ace berharap dengan adanya perwakilan, pelaksanaan sertifikasi halal di daerah dapat berjalan secara lebih optimal demi pengembangan ekosistem produk halal. "Maka agar dapat berjalan secara mudah, efektif dan efisien," katanya.

Hadir dalam rapat tersebut, Plt Kepala BPJPH Mastuki, didampingi Sekretaris BPJPH Arfi Hatim, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A Umar, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah.

Rapat kerja mengagendakan pembahasan Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2021 dan Isu-Isu Aktual terkait kinerja dan program.

Selain dukungan untuk pembentukan perwakilan BPJPH di daerah, Komisi VIII juga mendorong BPJPH untuk meningkatkan capaian kinerja dan programnya. Termasuk penyelesaian regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Di rapat kerja yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat itu, Komisi VIII juga mendukung pelaksanaan sosialisasi Jaminan Produk Halal secara lebih optimal.

 

Baca juga:

Bersama MUI dan Hebitren, BPJPH Terus Kampanyekan Sertifikat Halal

 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Mastuki mengatakan sertifikasi halal menjadi bagian dari strategi akselerasi kebangkitan UMK melalui kemudahan berusaha.

Menurutnya, sertifikasi halal mudah untuk dilaksanakan oleh pelaku UMK. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan bagi pelaku UMK dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Perkembangan regulasi JPH ini berimplikasi positif, antara lain pada percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK, penataan kewenangan, kepastian hukum, dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia.

"Berdasarkan UU Nomor 33/2014, proses sertifikasi halal produk dalam negeri membutuhkan waktu hingga 97 hari kerja dan sertifikasi halal produk luar negeri selama 117 hari kerja. Regulasi terbaru telah memangkasnya menjadi hanya 21 hari kerja saja," katanya.

Secara demografis, Mastuki menjelaskan penduduk beragama Islam di Indonesia mencapai 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk Indonesia atau 13,1 persen dari seluruh populasi muslim di dunia.

Kebutuhan akan konsumsi dan pemakaian produk halal tentu sangat besar potensinya. Hal ini beririsan dengan preferensi muslim terhadap produk halal yang makin baik sebagai bentuk kepatuhan dalam melaksanakan syariat agama.

Sementara secara sosiokultural, di masyarakat sudah tumbuh kreativitas dalam menghasilkan aneka produk halal, misalnya kuliner unggulan dan khas daerah atau produk estetik. Di sisi lain, muncul juga tren gaya hidup halal yang merujuk kepada produk halal.

"Dari sisi industri, data menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMK Indonesia mencapai 62 juta. Ini potensi sangat besar dan diupayakan terus tumbuh naik kelas, sebagiannya telah berorientasi ekspor," kata dia. (jms/rls/kemenag)

 

Baca juga:

Plt Kepala BPJPH: Pelaku UMK Butuh Sosialisasi dan Edukasi Halal secara Memadai

Responsive image
Other Article