:
:
News
Haji Batal Berangkat, BPKH Pastikan Dana Jemaah Aman

gomuslim.co.id – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana jemaah haji aman. Hal ini disampaikan Anggito setelah Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H / 2021 M, di Jakarta. 

"Perlu kami jelaskan, bahwa seluruh dana yang kami kelola aman. Dana tersebut saat ini ditempatkan di bank syariah," ungkap Anggito dalam Konferensi Pers Bersama di Kantor Kementerian Agama, Kamis (3/6/2021).

Ia menuturkan, selanjutnya BPKH akan melakukan pengelolaan dana jemaah haji batal berangkat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KMA No.660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H / 2021 M.

Anggito pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mempercayakan pengelolaan dana haji. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 196.865 jemaah haji reguler sudah melakukan pelunasan.

"Dana yang terkumpul dari setoran awal dan pelunasan adalah sebanyak 7,5 triliun rupiah," terang Anggito.

Sedangkan jemaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan sebanyak 15.084 jemaah. Terkumpul dana  setoran awal dan setoran lunas sebesar 120,60 juta dolar.

"Tahun itu pula, ada 569 jemaah yang membatalkan, jadi hanya 0,7 persen. Kemudian yang haji khusus yang membatalkan hanya 162, jadi hanya 1 persen," tuturnya.

 

Baca juga:

Resmi, Pemerintah Tidak Berangkatkan Jemaah Haji 1442 H

 

Sebelumnya, Menag memastikan Indonesia tidak akan memberangkatkan jamaah haji Indonesia 2021/ 1442 H. Dia mengatakan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, maka kesehatan dan keselamatan jamaah haji lebih utama serta harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi (COVID-19) dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak akan mengangkat kembali jamaah haji Indonesia,” kata Menag.

Menag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Keputusan ini, lanjut Menag, telah melalui kajian mendalam. Kementerian Agama (Kemenag) sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI pada 2 Juni 2021.

Menag mengatakan, dengan memastikan keselamatan jamaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR RI dalam kesimpulan raker tersebut juga menyampaikan penghargaan yang akan diambil pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama pemangku kepentingan lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” ujar Menag. (Kemenag)

 

Baca juga:

AMPHURI Hormati Keputusan Pemerintah terkait Pembatalan Haji 1442 H

Responsive image
Other Article