Demi Konstitusi, Pemerintah Harus Berangkatkan Jemaah yang Gagal ke Tanah Suci

gomuslim.co.id - Guru Besar Universitas Mataram (Unram) Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., mengatakan bahwa ibadah haji dan umrah adalah hak setiap warga Negara. Oleh sebab itu, demi konstitusi negara, maka pemerintah harus memberangkatkan jemaah yang gagal berangkat haji dan umrah.

Dilansir dari suarantb, Luthfi Yazid, dalam paparannya menyampaikan demi konstitusi pemerintah harus memberangkatkan jemaah yang gagal berangkat umroh. Karena dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 jelas disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sementara Pasal 28 E menyebutkan “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Konstitusi adalah sebuah “perjanjian luhur” (nobel agreement) antara rakyat dengan negara. Rakyat memberikan kuasa kepada negara agar hak-haknya dilindungi. Inilah yang disebut dengan mandat konstitusi.

Sehingga ketika ada hak warga negara di dalam konstitusi, maka di sana ada kewajiban konstitusional negara. Ini kedudukannya simetris. Hak keagaamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945 merupakan sebuah hak paling mendasar (fundamental rights) dari warga negara. Karena merupakan sebagai hak fundamental atau non-derogable rights maka tidak dapat dikesampingkan sama sekali. Salah satu hak keagamaan adalah, bagi umat Islam, menjalankan haji dan atau umrah.

 

Baca Juga: 

Ini Aturan Kemenag tentang Penyelenggaraan Umrah Saat Pandemi

 

Indonesia baru memiliki UU Haji dan Umrah pada zaman Presiden BJ Habibie. Jadi BJ Habibie sangat berjasa dalam memikirkan pelaksanaan haji dan umrah dengan diundangkannya UU No 17 Tahun 1999 tentang Haji dan Umrah. Sebelum itu yang digunakan adalah aturan kolonial yaitu Staatblad No 689 Tahun 1922.

Dari hasil penelitian Luthfi Yazid, Negara tidak memproteksi hak-hak jemaah umrah yang gagal berangkat yang jumlahnya ratusan ribu seperti jemaah kasus PT First Anugerah Karya Wisata atau PT First Travel (FT) di mana yang gagal berangkat mencapai 63.310 orang jemaah maupun PT Amanah Bersama Umat atau PT Abu Tours (AT) yang mencapai 86.720 jemaah korban.

“Segala upaya hukum, baik pidana, perdata maupun kepailitan semuanya buntu, tidak membuahkan hasil. Jemaah tetap tidak berangkat, uangnya tetap tidak kembali. Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI),” ungkapnya.

Meskipun terdiri dari 13 lembaga Negara dan kementeriaan seperti Kementerian Agama, Kemendagri, Kapolri, OJK, Kemendag, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi, BKPM, Kemendikbud, Kemenristek, dan PPATK, tapi SWI sangat lemah dan tidak memiliki legal seat yang kuat. SWI gagal memberikan solusi terhadap kegagalan massif jemaah umrah.

Padahal jika dilihat dari postur kelembagaan SWI seharunya powerful dan minimal memberikan alternatif solusi. Namun semuanya tidak terjadi. Dalam kasus First Travel, misalnya, di dalam putusan lembaga peradilan tertinggi di negeri ini yakni Mahkamah Agung, aset yang berasal dari uang jemaah justeru disita dan diambil negara.

Padahal aset tersebut bukan hasil dari uang korupsi, padahal berdasarkan Pasal 117 UU No 8/2019 tentang Haji dan Umroh disebutkan bahwa uang jemaah tidak boleh diambil oleh siapapun, termasuk negara, tapi dari kantong para jemaah yang banyak di antara mereka hanya pedagang, satpam, penjual sayur, pensiunan, buruh dan sejenisnya. Di mana keadilan?

“Dalam kasus kegagalan massif jemaah First Travel negara tidak hadir meskipun Menteri Agamanya baik Menag Lukman Syaefuddin maupun Fahrul Rozi memerintahkan agar semua jemaah yang gagal berangkat itu diberangkatkan atau uangnya dikembalikan. Menteri Agama Lukman mengeluargan KMA No 589/2017 sedangkan Menteri Agama Fahrul Rozi menyampaikan janjinya untuk memberangkatkan jemaah secara bertahap dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI,” jelasnya.

Kenyataannya, sudah lebih dari empat tahun tidak ada satu pun jemaah yang gagal berangkat yang diberangkatkan negara, bahkan tidak sedikit yang stress dan meninggal tanpa kejelasan. Padahal para jemaah itu ingin menapakkan kakinya, hadir ke Baitullah di Makkah, ke Rumah Tuhan meski hanya sekali dalam hidupnya.

Sementara itu, mengutip dari Ihram, Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menjelaskan tanggung jawab pelaksanaan umrah hingga saat ini masih berada di tangan swasta. Hal ini telah diputuskan melalui Undang-Undang 13 tahun 2008 yang diperbarui pada UU 8 tahun 2019.

Peraturan Pemerintah no 79 tahun 2012, selaku peraturan turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menyebut penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh swasta.

 

Baca Juga: 

Arab Saudi Fasilitasi Pemulangan 700 Ribu Jemaah Umrah

 

"Penyelenggaraan haji dan umrah berbeda. Haji ada dua pilihan, yakni swasta dan pemerintah. Haji khusus pun, setoran biayanya tetap dikirimkan ke rekening Kementerian Agama yang kini dialihkan ke BPKH," kata dia dilansir dari Ihram, Senin (22/02/2021).

UU 13 tahun 2008 ini lantas diganti dengan UU 8 tahun 2019. Dalam UU baru ini penyelenggaraan ibadah umrah disebut masih dilakukan oleh swasta, namun dipertegas sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu, pemerintah bisa mengambil alih.

Terkait hasil disertasi atau pernyataan akademik yang disampaikan pengacara T M Luthfi Yazid, yakni pemerintah harus memberangkatkan jamaah yang gagal berangkat umrah demi konstitusi, ia menyebut menghormati hal tersebut.

"Konsep ini belum diterapkan ketika kasus-kasus sebelumnya terjadi. Maka, ketika Pak Luthfi mendasarkan konstitusi, ini sah saja karena ini hasil pemikiran akademis beliau. Namun, saya memiliki pemikiran berbeda dalam konteks kewajiban pemerintah," ujarnya. (Wan/ihram/suarantb)

 

Baca Juga: 

Indonesia Masuk Daftar Larangan Masuk Arab Saudi, Haji 2021 Makin Tidak Pasti


Back to Top