MUI Akan Transparan Terkait Vaksin COVID-19

gomuslim.co.id – Vaksin COVID-19 kini sedang dinanti masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Meski begitu, sebagian umat Islam merasa resah karena belum ada jaminan terkait status kehalalan vaksin ini.

Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mengembangkan narasi berlebihan terkait status kehalalan vaksin COVID-19. Karena dalam keadaan darurat, produk tertentu dapat dipakai meski status belum halal.

“MUI akan transparan dengan vaksin COVID-19. Adapun secara hukum syariah, suatu produk dalam keadaan darurat tetap boleh digunakan umat Islam meski statusnya belum halal,” ujar Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Hal itu, sebagaimana keadaan mendesak saat pandemi COVID-19 yang belum kunjung ada obat atau vaksinnya. "Tentang kebolehan dipakai karena terdorong kedaruratan dan dihitung. Saya kira ini panduan hukum. Insya Allah hasil fatwa vaksin COVID-19 memang sesuai dengan sebenar-benarnya dengan panduan syariat Islam," jelas dia.

Lukman mencontohkan ada Fatwa MUI yang memperbolehkan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) meski mengandung babi. Pembolehan itu karena alasan darurat. Hal serupa tentu dapat berlaku untuk fatwa vaksin COVID-19 jika memang ditetapkan tidak halal.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI (nonaktif) KH Ma'ruf Amin mengatakan vaksin jika belum halal tetapi darurat karena tidak ada solusi kecuali menggunakan materi tersebut maka bisa digunakan sesuai penetapan fatwa MUI.

Lukmanul Hakim mengatakan tim audit LPPOM MUI bersama delegasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biofarma dan unsur terkait sudah ke China pada pertengahan Oktober ini untuk melakukan audit vaksin COVID-19.

 

Baca juga:

Kemenkes: BPOM-MUI-Kemenag Akan Pastikan Keamanan dan Kehalalan Vaksin COVID-19

 

“Ada tiga hal penting untuk menentukan kehalalan vaksin, yaitu terkait sumber atau bahan dalam proses produksi, perusahaan memiliki komitmen menggunakan peralatan, fasilitas serta prosedur produksi yang terjamin kehalalannya. Ketiga, ada otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium memastikan tidak ada kontaminasi kepalsuan produksi vaksin,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Kementerian Agama akan memastikan keamanan vaksin dari segi keselamatan orang yang akan divaksinasi dan memastikan kehalalannya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto, mengatakan saat ini tim BPOM-MUI-Kementerian Agama sedang berada di China untuk melakukan inspeksi pada perusahaan produsen vaksin dan meminta berbagai macam data mengenai produksi vaksin yang dibuat.

"BPOM akan melakukan data sharing dengan BPOM-nya China untuk memastikan keamanan vaksin, kebermanfaatannya, untuk mengeluarkan 'emergency use authorization' di Indonesia," katanya.

Ia menyebutkan pemerintah Indonesia sudah menjalin komitmen pada tiga perusahaan produsen vaksin di China yaitu Sinovac, Sinofarm, dan Cansino untuk kebutuhan vaksinasi di dalam negeri.

Dia menyebut vaksin dari tiga perusahaan tersebut telah menyelesaikan uji klinis tahap tiga dan bahkan sudah digunakan untuk vaksinasi tenaga kesehatan hingga militer China dengan sertifikat "emergency use authorization" yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat.

Namun, kata dia, BPOM RI tetap harus mendapatkan data mengenai vaksin mulai dari kebermanfaatan, efek samping, keamanan, keselamatan, proses produksi, dan lain sebagainya sebagai upaya memastikan keamanan vaksin apabila digunakan untuk penduduk Indonesia. (Antara/dbs)

 

Baca juga:

Arab Saudi Dapatkan Vaksin COVID-19 Jika Sudah Terjamin Aman


Back to Top