Soal UU Ciptaker, Anggota DPR Sarankan Forum SATHU Ajukan Judicial Review ke MK 

gomuslim.co.id – Anggota DPR Komisi VIII bidang haji dan umrah, Iskan Qolba Lubis menyebut Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) bisa mengajukan judicial review (peninjauan kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika keberatan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Pernyataan Iskan disampaikan menanggapi karena SATHU keberatan dengan UU Cipta Kerja yang mewajibkan biro perjalanan ibadah haji dan umrah harus memiliki dana deposit jemaah sebagai dana jaminan.

Iskan mengatakan pihaknya belum mengetahui berapa dana jaminan dari perusahaan travel haji dan umrah tersebut karena undang-undangnya belum ada.  

 

Baca juga:

Omnibus Law Bermasalah, Forum SATHU Minta Presiden Terbitkan Perppu

   

"Nanti akan diatur oleh peraturan menteri agama. Jadi asosiasi travel haji dan umrah bisa mengajukan keberatan terhadap aturan tersebut kepada Menteri agama, terkait dana jaminan," kata Iskan dalam keterangannya, Senin (26/10/2020).

Ia mengakui memang dalam UU Ciptaker disebutkan ada uang jaminan bagi travel penyelenggaraan haji dan umrah. Namun teknis pelaksanaannya seperti apa, besaran uang jaminan itu akan diatur menteri agama. (hmz/poskota)

 

Baca juga:

Soal Naskah UU Cipta Kerja, Ini Respon Muhammadiyah


Back to Top