Menkeu Dorong Peningkatan Ekspor Produk Halal RI

gomuslim.co.id – Ekspor produk halal Indonesia kini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Menteri Keuangan RI (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mendorong ekspor produk halal ke negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Hal ini disampaikan Menkeu dalam dalam acara FREKS IAEI di Jakarta, Senin (21/9/2020). "Ekspor produk halal kita akan didorong tentu dengan memanfaatkan keanggotaan Indonesia di dalam forum organisasi negara Islam OKI," ujar dia.  

Sri Mulyani menyebutkan ekspor produk halal ke negara OKI pada 2018 telah mencapai 45 miliar dolar AS. Angka tersebut 12,5 persen dari total perdagangan Indonesia yang mencapai 369 miliar dolar AS.

Namun begitu, Sri Mulyani menuturkan Indonesia juga dapat meningkatkan ekspor produk halal ke negara yang tidak masuk dalam OKI karena memiliki jumlah penduduk muslim cukup besar dan permintaan mereka terhadap barang dan jasa terus meningkat.

"Kita juga bisa meningkatkan dan memenetrasikan ke negara non-OKI," tuturnya.

Terlebih lagi, Sri Mulyani menuturkan total pengeluaran penduduk muslim di dunia yang berjumlah 1,8 miliar orang atau 24 persen dari total penduduk di dunia terhadap produk halal diperkirakan sebesar 2,2 triliun dolar AS.

Pengeluaran 1,8 miliar orang muslim di dunia itu meliputi seluruh bidang mulai dari makanan, obat-obatan, lifestyle dan berbagai hal lain yang dipengaruhi oleh kebutuhan serta etika nilai ajaran Islam. "Pengeluaran ini juga memiliki pertumbuhan yang cukup besar sebesar 5,2 persen," kata dia.

 

Baca juga:

Dapat Sertifikat Halal, SunnyGold Siap Ekspor Perdana ke Jepang

 

Karena itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ini menyatakan produk halal Indonesia memiliki pangsa pasar internasional yang besar.

"Dengan pertumbuhan yang pesat tersebut maka sebetulnya ekonomi syariah merupakan bagian penting di dalam ekonomi global," katanya.

Ia pun berharap pertumbuhan ekspor produk halal Indonesia dapat terus dipertahankan termasuk di tengah kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 meski tantangan berdatangan seperti potensi permintaan yang menurun.

"COVID-19 mempengaruhi kinerja ekonomi dari negara-negara di dunia. Ini tantangan yang tidak mudah dan pasti akan mempengaruhi kemampuan dan demand mereka terhadap barang ekspor Indonesia," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menekankan agar sertifikasi halal tidak jadi beban atau hambatan dalam pengembangan produknya. Apalagi saat ini pengembangan produk halal menjadi salah satu fokus pemerintah.

Industri di Indonesia memang diharuskan untuk bersertifikasi halal yang tertuang Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Di dalam pasal 4 undang-undang itu dijelaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Dalam konteks itu peraturan perundang-undang dan mekanisme untuk bisa meningkatkan pengujian produk halal secara efisien agar tidak menjadi beban bagi industri," ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, jangan sampai keharusan memiliki label produk halal dalam suatu produk membuat pelaku industri merasa kalah saing. Sebab, hal tersebut bisa dibantu dengan teknologi yang saat ini menjadi penting dalam membangun industri produk halal.

Untuk itu, maka kebijakan pemerintah dan lembaga terkait akan berusaha mendukung agar pelabelan produk halal tidak menjadi beban. Hal tersebut lah yang saat ini sedang dan terus dikaji.

"Teknologi tentu bisa membantu namun policy dan institusi untuk bisa mendukung perlu dikaji sehingga kita mampu menjadi pusat industri halal yang efisien, inovatif, dan punya daya kompetisi," jelasnya. (jms/antara/cnbc/dbs)

 

Baca juga:

Pelopor Kosmetik Halal Indonesia Bidik Pasar di Thailand dan Turki


Back to Top