Tak Hanya MUI, Syarikat Islam Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sertifikasi Halal 

gomuslim.co.id - Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) mendorong adanya percepatan pemeriksaan produk halal dengan melibatkan ormas islam di dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurutunya, ormas – ormas islam perlu dilibatkan dalam sertifikat halal yang saat ini dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tak hanya itu, SI juga mengingatkan urusan sertifikat halal jangan dijadikan sebagai urusan bisnis, tetapi harus dilihat sebagai urusan umat.

 

Baca juga:

IHW Dorong Evaluasi Kinerja BPJPH Secara Menyeluruh

 

“Syarikat Islam, memandang perlu dilakukannya perubahan materi hukum di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Karya, khususnya berkenaan dengan ketentuan prosedur Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH),” kata Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Senin (27/7/2020).

Dalam draf RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang tengah digodok DPR, Syarikat Islam telah mengirimkan surat ke DPR tentang Pandangan SI atas RUU Cipta Kerja Terkait Jaminan Produk Halal. Ada tujuh hal yang disampaikannya.

Pertama, memperhatikan beberapa pasal terkait, Syarikat Islam berpandangan bahwa ketentuan-ketentuan pada Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 ayat 2 huruf (f) UndangUndang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) perlu ditinjau ulang agar dapat menciptakan kesetaraan posisi di antara Ormas Islam. Penyebutan nama salah satu Ormas sangat mencederai prinsip kesetaraan tersebut. Hal ini menimbulkan state favoritism dalam memandang Ormas-ormas Islam. Tentunya hal ini harus diperbaiki dengan melibatkan seluruh Ormas Islam berbadan hukum, terlebih Ormas Islam yang sudah ada sebelum Republik ini ada dan bahkan memberikan inspirasi dan berjuang untuk kemerdekaan.

Kedua, Syarikat Islam sebagaimana halnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al- Jam’iyatul Washliyah, dan Ormas Islam lainnya adalah Organisasi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang selama ini --- sejak sebelum kemerdekaan hingga kini ---telah berperan dalam mendinamisasi kehidupan berbangsa. Syarikat Islam memandang bahwakewenangan dalam proses penentuan dan penetapan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat bangsa tidak hanya kepada Majelis Ulama Indonesia. Idealnya adalah melibatkan Ormas-ormas lainnyaagar terjadi kerja sama yang saling mendukung dalam semangat kebajikan dan taqwa.

Keempat, MUI bersama Organisasi Kemasyarakatan Islam dimaksudkan di atas mempunyai kewenanganyang sama untukmenetapkan fatwa kehalalan produk, memberikan sertifikasi auditor halal, dan akreditasi LPH bersama-sama BPJPH.Ketiga, Terkait dengan kedudukan MUI yang dalam kesejarahannya dibentuk dan didirikan oleh 10 (sepuluh) Ormas Islam dan lembaga kerohanian lainnya, maka pengertian “Ormas Islam yang Berbadan Hukum” yang berwenang membentuk LPH-LPH sebagaimana maksud UU JPH diberi batasan yaitu adalah berdasarkan pertimbangan MUI bersama-sama Ormas Islam pendiri MUI.

Kelima, Syarikat Islam setuju dengan diberikan kewenangan self-declair kepada pelaku UMKM untuk menetapkan sendiri kehalalan produknya, dengan juga menerapkan dan menegakkan sanksi-sanksi hukum terhadap produk-produk yang memalsukan kehalalannya. Syarikat Islam berpendapat bahwa self declare ini haruslah tetap ter-register dan dalam pengawasan dari LPH.

 

Baca juga:

Sisi Positif Aturan Sertifikasi Halal di RUU Ciptaker bagi UMKM

 

Keenam, Syarikat Islam memandang bahwa dengan adanya self declare bagi UMKM dan semakin banyaknya LPH yang memiliki tanggung jawab, akan semakin baik bagi ummat dan semakin baik pula bagi tumbuhnya industri halal di Indonesia. Urusan sertifikat halal tidak boleh dipandang sebagai urusan bisnis LPH, tetapi harus dilihat sebagai urusan ummat yaitu kenyamanan ummat memakan atau menggunakan produk halal, dan urusan kemajuan ekonomi ummat.

Ketujuh, Syarikat Islam memandang bahwa untuk menjamin LPH mengeluarkan rekomendasi pemberian sertifikat halal yang benar dan bertanggung jawab, maka LPH bertanggung jawab secara hukum atas kehalalan produk yang direkomendasikannya, telah melalui proses pemekriksaan yang benar dan bertanggung jawab. Apabila ditemukan kelalaian LPH dalam proses pemeriksaan halal, maka LPH tersebut diberikan sanksi administratif dengan dicabut haknya untuk melakukan pemeriksaan halal dan apabila dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi pidana. Dengan mekanisme demikian, seleksi yang sangat rumit dan menyulitkan bagi calon LPH tidak perlu terjadi, walaupun terpenuhinya syarat minimal adalah mutlak.

Pendekatan ini dalam pandangan Syarikat Islam akan mengatasi persoalan kerumitan seputar pendirian LPH seperti yang sekarang terjadi.

Syarikat Islam  berharap dapat dibukanya dialog oleh DPR RI untuk menyampaikan pandangan-pandangan tentang perubahan dan perbaikan UU Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Mr/bisnis)


Back to Top