Ditemui Ketua MPR, PBNU Minta RUU HIP Dicabut dan Diganti Jadi RUU BPIP

gomuslim.co.id - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Pertemuan berlangsung di kantor pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Ini PBNU kedatangan tamu yang sangat kami hormati, yaitu pimpinan MPR RI. Dipimpin oleh ketuanya langsung, Bapak Bambang Soesatyo, Pak Zulkifli, Pak Ahmad Basarah, Pak Syarief Hasan, kurang-lebih satu jam berdiskusi tema yang sedang hangat ini, yaitu menyikapi tentang RUU HIP yang sudah menjadi bahan pembicaraan seluruh komponen masyarakat," kata Ketua PBNU Said Aqil

 

Baca juga:

MUI Keluarkan Maklumat Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

 

Said menuturkan banyak warga yang merespons keras atas munculnya RUU HIP. Karena itu, Said menyampaikan sikap PBNU yang menginginkan agar RUU HIP dicabut dan diubah menjadi RUU BPIP.

"Banyak sekali yang menyikapi dengan sangat keras, bahkan memakan korban, bendera PDIP dibakar dan lain-lain. Kalau PBNU dari awal menyikapi, setelah dikaji beberapa kali, bahwa sebaiknya RUU HIP ini dicabut, dimulai diulang dari awal, dari kajian akademik, kemudian nama juga diubah total supaya tidak multitafsir, langsung saja RUU BPIP," tuturnya

Said khawatir akan terjadi perpecahan apabila RUU HIP disahkan oleh DPR dan menjadi undang-undang. Dia mengatakan PBNU memiliki rasa prihatin yang sama dengan Ketua MPR dalam menyikapi RUU HIP.

"Kemudian ini menjadikan akibat, menjadikan ketegangan, bahkan sudah terjadi di sana sini saling memfitnah, saling memojokkan, saling mengkhawatirkan, saling khawatir. Ada rasa takut, kalau ini diteken menjadi undang-undang, pasti akibatnya akan terjadi perpecahan. Oleh karena itu, alhamdulillah tadi diskusi dengan Bapak Bambang Soesatyo. Sama rasa seperti itu sama, keprihatinan seperti itu sama dari PBNU bahwa kita sangat prihatin dengan keadaan masyarakat yang sudah terbakar dengan adanya RUU HIP yang kita ketahui ini," ucapnya.

"Walaupun nanti dirombak, kalau namanya masih mirip-mirip HIP, PIP, nanti pasti akan disalahpahami. Ini cuma pura-pura saja, ini cuma kamuflase saja. Walaupun kita tahu kalau di Jakarta yang modern, kalau masyarakat bawah, kiai-kiai terutama, masih belum bisa memahami hal itu," sambungnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa sikap MPR sudah satu frekuensi dengan PBNU dan para purnawirawan TNI-Polri yang meminta agar pembahasan RUU HIP dihentikan. Dia menilai RUU HIP tidak produktif dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Yang pasti frekuensi kita sudah sama, jadi intinya bahwa kita sepakat perdebatan pro-kontra tentang RUU HIP ini dihentikan. Karena tidak produktif dan mengancam persatuan dan kesatuan. Kita sama dengan purnawirawan kemarin, kita sepakat bersama PBNU perdebatan RUU HIP ini dihentikan," kata Bambang.

 

Baca juga:

Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Madura Tolak RUU HIP

 

Bambang mengatakan, sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku, pemerintah memiliki waktu lebih dari 2 minggu ke depan untuk mencari daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Dan selanjutnya, karena mekanisme yang ada sesuai dengan undang-undang, bola sekarang ada di tangan pemerintah dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons apakah dengan mengubah total DIM dari pemerintah untuk disampaikan kepada DPR, termasuk judulnya dan isinya, itu sangat tergantung dan kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan pemerintah," ujarnya.

"Apakah pemerintah menggunakan haknya untuk menjadikan RUU ini hak inisiatif pemerintah dengan judul seperti judul dari pimpinan PBNU RUU BPIP, itu juga kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," tandasnya. (Mr/detik)


Back to Top