IPNU Minta Pemerintah Perhatikan Kesiapan Pesantren dan Sekolah untuk Kebijakan New Normal

gomuslim.co.id – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) meminta Pemerintah untuk tidak perlu tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan new normal di tengah pandemi COVID-19.

Pasalnya, hingga kini pasien positif COVID-19 jumlahnya masih terus bertambah, khususnya di dunia pendidikan. "Jenjang pendidikan di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan akan banyak terdampak saat new normal diberlakukan," ujar Ketua Umum PP IPNU, Aswandi Jailani, Rabu (27/5/2020) kemarin.

Ia menilai, penerapan kebijakan new normal yang tergesa-gesa dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya gelombang baru orang yang tertular virus tersebut, sebagaimana terjadi di beberapa negara.

New normal menurut dia, membuat sekolah dan pesantren akan kembali berlangsung seperti biasa. Sementara jika melihat fakta saat ini, sekolah dan pesantren masih butuh pengawalan secara bertahap dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal itu mengingat fasilitas di sekolah masih belum memadai, seperti belum adanya wastafel atau sanitasi yang sesuai standar.

"Belum cukup sesuai standar protokol kesehatan ditambah kebiasaan anak-anak sekolah yang masih suka bermain, dan berkumpul bersama maka akan sulit untuk penerapan jaga jarak fisik," ungkapnya.

Aswandi menambahkan, sebelum merealisasikan pembukaan kembali sekolah dan pesantren, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan tentang daerah. Yakni kawasan yang masuk zona merah (masih parah), zona kuning (sudah menurun) dan zona hijau (bebas COVID-19).

Baca juga:

Begini Pernyataan Sikap Muhammadiyah Terhadap Pemberlakuan New Normal

Di samping itu, Kemendikbud dan Kemenag juga harus memastikan kondisi sekolah dan pesantren aman dari virus dengan melakukan penyemprotan disinfektan di semua sudutnya. Hal itu juga harus ditunjang oleh fasilitas sanitasi yang memadai dengan penyediaan wastafel dan masker supaya protokol kesehatan bisa terealisasi di setiap sekolah semua jenjang pendidikan.

Lebih lanjut, IPNU juga meminta agar seluruh sivitas akademika pesantren dan sekolah, baik guru, santri, maupun siswanya, harus dilakukan tes COVID-19 secara berkala. Hal itu sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyebaran virus tersebut.

Aswandi sendiri mengungkapkan bahwa kader IPNU dalam hal ini sudah cukup tanggap dengan melihat animo melakukan gerakan satu kader satu masker. Hal tersebut dicanangkan di seluruh tingkatan pimpinan yang terdiri dari 29 pimpinan wilayah di tingkat provinsi,  402 pimpinan cabang di tingkat kabupaten dan kota, 3.540 pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan, dan 12.500 pimpinan ranting di tingkat kelurahan dan desa.

Ia pun menegaskan bahwa seluruh kader IPNU siap bahu-membahu dengan pemerintah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan.

"Semua pihak harus bersama memikirkan karena selama ini kontribusi pelajar dan santri kepada bangsa Indonesia juga sangat besar. Kita semua tidak ingin pandemi ini memakan korban yang banyak, khususnya rekan-rekan kita di sekolah dan pesantren yang sedang berjuang mengentaskan kebodohan,” pungkasnya.(mga/NUOnline)

Baca juga:

Penerapan New Normal, MUI Kaji Pelaksanaan Ibadah


Back to Top