Begini Sikap Muhammadiyah Terkait Rencana Pemberlakuan New Normal

gomuslim.co.id – Muhammadiyah memberikan pernyataan sikap terkait New Normal yang akan diterapkan Pemerintah. Muhammadiyah menilai, New Normal akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat.

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam keterangan persnya menyatakan, di satu sisi Pemerintah masih memberlakukan PSBB tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi, sehingga membuat kesimpangsiuran yang sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.

“Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” ungkap Haedar Nashir dalam siaran pers yang diterima gomuslim pada Kamis (28/5/2020).

Demikian halnya dengan New Normal, katanya perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan New Normal secara jelas.

“Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” jelasnya.

 

Baca juga:

Lazismu Salurkan Bantuan Paket Ramadan ke Rohingya dan Tepi Barat Palestina

 

Padahal menurutnya, ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaanya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah COVID-19.

Sementara itu, laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 masih belum dapat diatasi. Akan tetapi, Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal’ Ia mempertanyakan, apakah keputusan yang dibuat sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi.

“Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan New Normal,dan penjelasan yang obyektif dan transparan. Berikut pernyataan sikap Muhammadiyah:

(1)  dasar kebijakan New normaL dari aspek utama yakni kondisi penularan COVID-19 di Indonesia saat ini,

(2)   maksud dan tujuan new normal

(3) konsekwensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik,

(4) jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan New Normal

(5)  persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah COVID-19.

Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kebijakan New Normal yang akan diterapkan di negeri tercinta. 

Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia. (hmz/rls)

 

Baca juga:

Muhammadiyah Menolak Berdamai Dengan COVID-19


Back to Top