Begini Penjelasan MUI Tentang Kehalalan Vaksin Difteri

gomuslim.co.id- Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menjadi pihak yang bewenang dalam menerbitkan sertifikat halal. Bukan hanya untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga termasuk kosmetik dan obat-obatan. Belakangan, masyarakat mempertanyakan kehalalan produk vaksin difteri yang sudah dikampanyekan pemerintah.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan bahwa pihaknya belum pernah menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak manapun hingga saat ini. "Sehingga MUI belum pernah menerbitkan sertifikasi halal terhadap vaksin tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan pada dasarnya hukum imunisasi adalah boleh (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun ia mengaskan bahwa vaksin yang digunakan dalam imunisasi harus halal dan suci.

Kendati demikian, jika belum ada vaksin halal dan dalam kondisi darurat mengancam jiwa, vaksin tersebut boleh digunakan. "Yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi, maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang," katanya.

Menurutnya, ketentuan tersebut di atas harus dipastikan bahwa memang benar-benar belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Tentu dengan didukung keterangan tenaga ahli yang kompeten dan dapat dipercaya. Setelah ditemukan vaksin yang halal maka pemerintah wajib menggunakan vaksin yang halal.

Hal senda juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Huzaemah Tahido Yanggo, menurutnya inti dari vaksin itu belum semua halal, namun karena belum ada vaksin yang 100 persen halal, maka pemberian vaksin imunisasi itu tetap boleh dilakukan. "Masyarakat muslim boleh menggunakan vaksin untuk imunisasi, sambil pemerintah dan peneliti mencari vaksin yang isinya 100 persen halal," jelasnya.

Huzaemah mengatakan, fatwa MUI terkait vaksin untuk imunisasi ini sudah dirilis pada 2016. Keluarnya fatwa itu pun tidak mudah. Sebelumnya vaksin untuk imunisasi yang diberikan secara bertahap seperti vaksin difteri diteliti di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI.

Hasil penelitian LPPOM itu lalu disidangkan oleh anggota komisi fatwa MUI yang terdiri lebih dari 60 orang. "60 orang tim fatwa ini memiliki latar belakang syariah semua, dan Hukum Islam. Selain itu, ada pula perwakilan dari organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah," katanya.

Dengan wabah kasus difteri akhir-akhir ini, Huzaemah menyarankan agar masyarakat memberikan untuk vaksin anak-anaknya. "Kondisi ini darurat, jadi boleh diberikan vaksin walau vaksinnya belum halal sepenuhnya. Hukumnya pun boleh karena mudharatnya seperti bahaya penyakit yang akan dialami lebih banyak bila tidak divaksin. Menurut kaidah fiqih, bahaya (penyakit) itu wajib dihilangkan," paparnya.

Laporan kasus difteri sejak Januari hingga November 2017 menunjukkan telah ditemukan sebanyak 593 kasus difteri dengan 32 kematian di 95 kabupaten-kota di 20 provinsi Indonesia. Pemerintah mengatakan salah satu faktor mewabahnya kembali difteri adalah karena banyak orang yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan, salah satunya faktor agama. Baca: Waspada, Dewasa Bisa Membawa Bakteri Difteri Selama Enam Bulan

Huzaemah membenarkan isu bahwa ada beberapa orang yang enggan memberikan anak mereka imunisasi secara penuh. Beberapa berpendapat bahwa orang dahulu tidak diimunisasi saat itu, tapi bisa hidup normal dan sehat serta baik-baik saja.

Beberapa, kata Huzaemah mengatakan enggan diimunisasi karena urusan mati bukan karena urusan tidak imunisasi, tapi karena ajal. "Makanya dalam fatwa ini, hukumnya dibolehkan, bukan dihalalkan. Pemberian vaksin imunisasi ini al-Dlarurat dan al Hajat, kalau tidak diimunisasi, akibatnya itu bisa lumpuh, cacat atau meninggal," katanya. Baca: Busana Jadi Faktor Kecelakaan Bagi Pengendara

Dalam fatwa MUI dengan nomor 04 Tahun 2016 tentang imunisasi, tertulis bahwa MUI memutuskan bahwa vaksin imunisasi termasuk imunisasi dasar untuk penyakit difteri bersifat al -Dlarurat yang artinya kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Al Hajat artinya kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. (njs/dbs/foto:doktersehat)

 


Back to Top