Catat, Ini Rukun dan Syarat Mudharabah dalam Keuangan Syariah

gomuslim.co.id – Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sudah mulai mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebuah sistem ekonomi yang memegang teguh prinsip-prinsip dan kaidah syariah Islam dalam pelaksanaanya.

Keseriusan pemerintah dalam mendukung keuangan syariah ini juga bisa kita lihat dengan hadirnya sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut hadir baik dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun pemerintah yang mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 tahun 2016.

Ekonomi dan keuangan syariah seperti yang kita ketahui melarang unsur-unsur riba (tambahan), gharar (ketidakpastian), dan masyir (spekulasi) dalam prakteknya. Hal tersebut dilarang karena bertentangan dengan kaidah Islam.

Salah satu akad yang dibolehkan dalam menjalankan ekonomi Islam adalah mudharabah (bagi hasil). Apa itu? Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shihabul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kerana kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dasar mudharabah ada dalam Alquran, hadits dan ijma. Namun, pada artikel kali ini, gomuslim akan membahas mengenai rukun dan syarat mudharabah. Berikut rangkumannya:  

Rukun Mudharabah

Ada beberapa rukun yang perlu diperhatikan dalam akad mudharabah. Imam Syafi’I menyebutkan bahwa, rukun mudarabah ada enam yaitu pemilik modal, pengelola usaha, akad (ijab qobul) antara pemilik modal dan pengelola, harta pokok atau modal, pekerjaan atau jenis usaha dalam pengelolaan harta, dan nisbah keuntungan.

Pelaku

Rukun pertama dari akad mudharabah adalah adanya pelaku. Dalam hal ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik modal (shihabul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Kedua pihak melakukan transaksi kerjasama dalam akad mudharabah.

Akad (Ijab & Qobul)

Akad di sini maksudnya ada kesepakatan yang diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan kedua pihak. Selain itu terdapat kejelasan tujuan kedua pihak yang ditunjukan dalam sebuah kontrak mudharabah.

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama sama rela (an-taroddin minkum). Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akan mudharabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggungjawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

Modal atau Harta Pokok

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak pemilik (shahibul maal) kepada pengelola usaha (mudharib) untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Tujuannya tentu agar mendapatkan keuntungan dari usaha yang akan dijalankan.

Pekerjaan atau Jenis Usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (mudharib) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

 

Baca juga:

Kenali Pengertian Akad Mudharabah Muqoyyadah

 

Nisbah Keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.

Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit

Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli dan menjadi ciri khas pada mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal, dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya.

 

Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

Pertama, pemilik modal (shihabul maal) maupun pengelola (mudharib) haruslah baligh dan berakal sehat. Tidak mungkin akad mudharabah terjalin jika salah satunya mengalami gangguan jiwa. Yang melakukan akad mudarabah mampu menyerahkan atau mengembalikan

Kedua, baik shihabul maal maupun mudharib harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudharib berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Maka masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.

Ketiga, modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan. Modal juga harus jelas jumlahnya, bukan utang dan diserahkan kepada pihak pengelola.

Keempat, pemilik modal melafalkan ijab, misal aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untuk, laba dibagi dua dengan prosentase yang disepakati.

Kelima, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, presentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama oleh kedua pihak dan dinyatakan dengan jelas. Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan

Keenam, modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal.

Ketujuh, mudharabah berlaku sesama muslim, boleh dengan non muslim dengan syarat modal dari orang non muslim dan yang mengelola orang muslim

Kedelapan, pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lain (pihak ketiga) kecuali diizinkan oleh pemilik modal.

Kesembilan, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tapi dari hasil kerjanya.

Kesepuluh, jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola harus jelas, halal dan diketahui oleh pemilik modal.

 

Wallahu’alam Bishawab



Sumber:

Syafi'i Antonio. 2001. Bank Islam Dari Teori ke Praktik. Jakarta:  Gema Insani Press

Dwi Suwiknyo. 2009. Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Adiwarman Karim. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 

 

Baca juga:

Ini Akad-Akad dalam Investasi Syariah


Back to Top